Tiket Garuda Indonesia dan Sriwijaya Diskon hingga 70 Persen, Ini Rutenya

Garuda Indonesia Group merayakan hari jadinya ke-70 dengan membanting harga tiket pesawat hingga diskon 70 persen untuk rute tertentu.

Diskon 70 persen hanya berlaku di rute penerbangan Jakarta-Surabaya, Jakarta-Yogyakarta, dan Jakarta-Padang. Diskon hanya berlaku untuk sekali jalan dan pergi-pulang dari tarif dasar.

Namun, perlu dicatat bahwa promo diskon ini tidak berlaku untuk tiket rombongan.

Sementara itu, untuk destinasi lainnya, ada diskon hingga 50 persen yang berlaku untuk seluruh rute domestik dan internasional, kecuali Timur Tengah.

Citilink Indonesia juga memberi diskon hingga 30 persen untuk semua destinasi. Garuda Indonesia Group juga menyediakan 222 kuota tambahan diskon per hari dari bank mitra mereka, yaitu BNI, BRI, BTN Citibank, Mandiri, dan UOB.

Hal penting yang juga harus diperhatikan adalah tanggal blackout, di mana harga promo tidak tersedia. Untuk penerbangan Shanghai, tanggal blackout berlaku pada 30 Januari-10 Februari 2019.

Sementara untuk rute Tokyo, tanggal blackout berlaku 30 Maret -7 April 2019, 26 April-6 Mei 2019, 3 - 26 Agustus 2019, dan 14 - 23 September 2019.

Sriwijaya Air

Sriwijaya Air yang juga berada di bawah Garuda Indonesia Group pun memberi diskon sampai dengan 70 persen untuk rute tertentu. Rute yang berlaku adalah Jakarta-Denpasar menjadi Rp 456.000, Yogyakarta-Denpasar menjadi Rp 400.000, Jakarta-Surabaya menjadi Rp 401.000, Medan-Penang menjadi Rp 392.000, Jakarta-Yogyakarta Rp 280.000, dan Surabaya-Denpasar menjadi Rp 225.000.

Pembelian tiket promo, baik Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, maupun Nam Air hanya bisa dilakukan mulai 26 Januari hingga 1 Februari 2019. Sementara periode perjalanan bisa sampai 15 Desember 2019.

Diskon hanya berlaku jika pelanggan membeli melalui website Garuda Indonesia (www.garuda-indonesia.com), aplikasi mobile  Garuda Indonesia, dan agen perjalanan online tertentu.

Sementara diskon pembelian tiket Sriwijaya Air dan Nam Air hanya berlaku untuk pembelian melalui website sriwijayaair.co.id dan aplikasi mobile Sriwijaya Air.

Inilah Pesaing Pajero Sport dan Fortuner dari Wuling Motor

Wuling Almaz diposisikan sebagai sport utility vehicle (SUV) medium, yang secara rival di pasar otomotif nasional, dihuni oleh pemain cukup beragam termasuk kategori "kelas berat". Sebut saja, Honda CR-V, Mitsubishi Pajero Sport, dan Toyota Fortuner, yang sudah lebih dari satu dekade hadir dan menempel di benak konsumen Indonesia.

Namun, dua merek terlaris selalu diisi oleh Pajero Sport dan Fortuner. Bahkan, hingga akhir 2018 pun kedua model itu masing saling berebut takhta di segmen SUV medium.

Data wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) periode Januari-September, Pajero Sport terjual 13.826 unit, dan Fortuner 17.771 unit.

Melihat persaingan itu, menurut Brand Manager Wuling Motors Indonesia Dian Asmahani tetap percaya diri, meskipun secara kapasitas penumpang hanya lima orang. Tetapi, Almaz memiliki banyak keunggulan, mulai dari tampilan hingga beragam fitur.

"Fitur keamanan dan keselamatan serta yang lainnya kita begitu komplet, sehingga kami sangat yakin produk ini bisa diterima dengan baik oleh konsumen," ucap Dian ketika berbincang dengan Kompas.com di Sirkuit Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/1/2019).

Mengenai target penjualan, kata Dian disesuaikan dengan kondisi dan permintaan pasar. Tahun ini, Wuling juga masih fokus memperbanyak jaringan penjualan, sehingga konsumen bisa lebih mudah lagi mendapatkan produk Wuling, termasuk Almaz.

"Kalau pemesanan baru bisa dilakukan pekan depan, berbarengan dengan pengiriman dari pabrik ke diler. Tetapi kalau harga masih belum bisa diinformasikan," ujar Dian.

Dian melanjutkan, rasa percaya diri Wuling bermain di segmen SUV medium ini juga karena melihat tren dalam beberapa tahun terakhir terus tumbuh. Meskipun pemainnya banyak, tetapi pasar juga terus berkembang.

"Target konsumen kami juga yang benar-benar menginginkan sensasi berkendara yang berbeda, karena kami sekarang ini baru menawarkan versi 5-penumpang, ditambah lagi fitur yang tersedia begitu banyak," kata dia.

TATA 45X Menantang Honda Jazz dengan Harga Menggoda

Tata 45X sudah banyak dibicarakan di kalagan pecinta otomotif, khususnya India. Hatchback kompak ini akan menantang Honda Jazz.

Mengutip Cardekho.com, menjelang peluncurannya yang kian dekat, pihak Tata Motors membocorkan bahwa versi produksi massal Tata 45X akan dirilis pada Juni 2019 mendatang.

Menurut sumber yang sama, diprediksi pesaing Honda Jazz ini akan dijual dengan harga INR550.000 sampai INR850.000, sekitar Rp 109 jutaan hingga Rp 168 jutaan untuk varian tertinggi.

Sempat dikabarkan sebelumnya, versi produksi massal mobil yang melakoni debutnya dalam gelaran India Auto Expo 2018 itu sempat beberapa kali tertangkap kamera saat diuji coba.

Berdasarkan foto-foto tersebut, Tata 45X nantinya akan dilengkapi air-dam besar dan headlight tipis. Sedangkan interiornya dibekali sistem infotainmen layar sentuh.

Untuk urusan performa, mobil hatchback ini diperkirakan akan mengusung mesin bensin Revotron 1.200cc. Selain itu, tersedia pula varian diesel 1.500cc.

Tata 45X digadang-gadang menjadi penantang Honda Jazz dari Tata Motors. Bocoran mobil anyar inipun terus terkuak setelah sosoknya tertangkap kamera saat diuji coba di jalan raya.

Berdasarkan gambar yang dimuat oleh salah satu media lokal India, Gaadiwaadi.com, Tata 45X tampak dibekali dengan instrumen panel perpaduan analog dan TFT full-color 7 inci.

Sumber: Liputan6.com

Honda Punya Motor Unik Lagi, Namanya Pop 110i

Setiap negara memiliki karakter konsumen dengan keunikannya masing-masing. Salah satu contohnya adalah Honda XRM 125 untuk konsumen di Filipina. Motor tersebut memadukan motor bebek dengan wajah khas motor trail.

Hal itu juga diterapkan oleh Honda Brazil. Di negeri samba, beredar motor bebek yang dilengkapi half-fairing dan menggunakan setang naked bernama Honda Pop 110i.

Sekilas, Honda Pop 110i mirip dengan Honda Sonic yang beredar di Indonesia. Hanya saja, motor ini menggunakan setang standar motor bebek, sepasang suspensi belakang, dan ukuran pelek yang berbeda.

Secara spesifik, Honda Pop 110i menggunakan pelek depan berdiameter 17 inci, sedangkan di belakang terpasang pelek 14 inci. Sepatbor depannya pun dibuat agak tinggi layaknya motor bebek.

Bermain di segmen entry-level, Honda Pop 110i tak dibekali dengan berbagai fitur. Motor ini masih menggunakan headlight bohlam dan instrumen panel analog. Bahkan, kuncinya tidak menggunakan sistem shuttered-key.

Selain itu, sepasang pelek jari-jari (spoke wheel) Honda Pop 110i masih dikawal dengan rem tromol. Meski demikian, remnya sudah dilengkapi dengan teknologi Combi Brake System (CBS).

Untuk urusan performa, Honda Pop mendapat asupan tenaga sebesar 8 Tk dengan torsi 9 Nm dari mesin 1-silinder 109,1 cc. Dapur pacu tersebut disokong dengan sistem pengabutan injeksi PGM-FI.

Meski minim fitur, harga Honda Pop 110i terbilang tinggi. Berdasarkan situs resmi Honda Brazil, motor ini dibanderol BRL5.790 yang setara dengan Rp21,7 juta (Kurs BRL1 = Rp3.756).

Sumber: Otosia.com

Keren, Motor Suzuki Ini Bergaya Moge Amerika

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) 2W sempat memamerkan Suzuki Intruder 150 saat Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun lalu. Motor ini sempat menyedot perhatian banyak orang.

Suzuki Intruder adalah motor cruiser bergaya modern yang identik dengan mesin berkapasitas besar alias motor gede (moge). Hanya saja, di India, naked-bike ini memiliki varian 150 cc.

Sayangnya, sampai saat ini pihak SIS 2W masih belum menunjukkan gerak-gerik memasarkan Suzuki Intruder untuk pasar Indonesia. Hal serupa ternyata juga dilakukan oleh Suzuki Vietnam.

Namun, Suzuki Vietnam telah memiliki produk lain yang juga bergaya cruiser, namun bukan Suzuki Intruder, melainkan Suzuki GZ150-A. Berdasarkan situs resmi Suzuki Vietnam, naked-bike ini dibanderol VND63,9 juta atau sekitar Rp39 jutaan (VND1 = Rp0,61).

Berbeda dengan Suzuki Intruder yang tampak modern, Suzuki GZ150-A justru kental dengan nuansa cruiser Amerika dan lebih mirip beberapa varian Harley-Davidson.

Tengok saja sektor depannya yang dibekali headlight bulat, setang tinggi, speedometer bulat, dan crash-bar. Tangki Suzuki GZ150-A dibuat lebar namun pipih, khas motor cruiser.

Bergeser ke tengah, Suzuki GZ150-A memiliki jok split-seat lebar dengan sandaran kecil di bagian belakangnya. Di sampingnya terdapat sepasang box yang khusus untuk motor ini.

Aura cruiser Amerika juga sukses dimunculkan oleh beberapa komponen krom yang berpadu dengan body berwana hitam. Selain itu, velg depannya berdiameter lebih lebar, 18 inci, dibanding belakangnya, 16 inci.

Untuk urusan performa, Suzuki GZ150-A mengandalkan mesin 1-silinder 150cc berpendingin udara. Dapur pacu bersistem pengabutan injeksi ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,5 hp dengan torsi 11,12 Nm.

Sayangnya, Suzuki GZ150-A terbilang minim fitur. Motor cruiser ini masih mengandalkan pencahayaan bohlam, instrumen panel analog, dan tidak dilengkapi rem ABS.

sumber: liputan6.com

HIPSI Ajak Santri Mandiri, Kreatif dan Inovatif

Himpunan Pengusaha Santri Indonesia Jawa Tengah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menggelar acara Pengukuhan Himpunan Pengusaha SantriIndonesia cabang Kabupaten Tegal.

Acara ini dibuka oleh Asisten Administrasi Pembangunan Kabupaten Tegal M. Nur Ma’mun, S.H , M.Hum. Turut hadir Kepala Cabang Bank BNI Slawi, Ketua HIPSI Jawa Tengah, RMI Kabupaten Tegal, serta Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Tegal.

Dalam sambutannya, Ma’mun berharap dari para pelaku usaha yang tergabung dalam HIPSI Kabupaten Tegal ini tidak hanya mampu mewarnai tapi juga sekaligus mampu memperkuat ekonomi lokal.

Pada tempat yang bersamaan, Ketua DPC HIPSI Kabupaten Tegal Badruzaman mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya acara ini, selain pengukuhan juga penguatan ekonomi terutama pada santri.

“Kita mengundang seluruh santri pondok pesantren di Kabupaten Tegal maupun alumni santri pondok pesantren, agar memilik skill berwirausaha. Kebanyakan orang mengetahui bahwa santri hanya berkompeten bidang religius, kemudian kita mengambil sisi lain dari segi santri untuk mendulang ekonomi kerakyatan,” paparnya saat ditemui dalam acara, di Grand Dian, Kamis (26/4).

Badruzaman berharap, dari 90 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tegal, para santri atau alumni santri mampu berkerjasama dan berkontribusi nyata membangun perekonomian negara yang bisa membuka lapangan pekerjaan.

Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) Kabupaten Tegal, bekerjasama dengan Bank BNI serta Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Tegal untuk membina dalam berwirausaha mandiri, kreatif dan inovatif.

“Kita bekerja sama dengan Bank BNI Slawi membuat member anggota HIPSI dalam bentuk kartu, yang mampu membayar E-tol , listrik , maupun transaksi lainnya,” imbuh Badruzaman.

Juara Indonesian Idol 2018 Dapat Xpander

Maria Simorangkir dan Ahmad Abdul menjadi juara di ajang pencarian bakat, Indonesian Idol 2018. Kedua pemenang itu berhasil mendapatkan hadiah mobil, yaitu Mitsubishi Xpander. 

Simbolis kunci Xpander diserahkan oleh Imam Choeru Cahya Head of Sales & Marketing Group PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) dan Yuliandre Darwis Ketua Komisi Penyiaran Indonesia kepada juara dan runner-up Indonesian Idol 2018.

 "Mitsubishi bersama Indonesian Idol mencari bakat idola baru bagi Indonesia, seperti halnya produk MPV terbaru, yaitu Xpander," ucap Imam dalam siaran resmi, Selasa (24/4/2018).

Xpander itu sendiri merupakan small-MPV yang melakukan debut global di Indonesia pada pertengahan tahun lalu. Partisipasi kali ini sekaligus sebagai wujud apresiasi terhadap dunia seni dan hiburan. 

"Xpander merupakan mobil yang didesain sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Indonesia," ujar Intan Vidiasari, Deputy Group Head Communication & Planning PT MMKSI.

Pemkab Tegal Gelar Rakor Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa

SLAWI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal, menggelar Rapat Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa yang tertera dalam keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam bentuk Bagian Layanan Pengadaan , yang dihadiri oleh seluruh OPD Kabupaten Tegal, di Ruang Rapat Nusantara, Selasa (24/4).

Pjs. Bupati Tegal Sinoeng N. Rachmadi membuka sekaligus menyampaikan bahwa rencana pengadaan barang/jasa tahun ini, dari rekapitulasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) disebutkan bahwa jumlah pengadaan barang/jasa melalui penyedia sebanyak 2.202 paket dengan pagu Rp. 518,26 miliar dan melalui swakelola sebanyak 1.874 paket dengan pagu Rp. 309,63 miliar.

“Ditekankan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tegal, agar pengadaan disegerakan dan dipercepat lagi supaya nantinya tersedia cukup waktu, untuk menilai dan mengevaluasi hasil pekerjaan penyediaan barang dan jasa,” harapannya.

Sinoeng juga menambahkan, terkait dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan harus dikawal dengan baik sesuai kontrak, agar memaksimalkan peran pengawas dalam menjalankan mekanisme penanganan kontrak krisis agar potensi wan-prestasi bisa diantisipasi lebih dini.

Sementara itu, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, Khaerudin, sekaligus pemateri menjelaskan tahun ini paket yang telah dilaksanakan terdapat efisiensi sebesar Rp. 866.65 miliar atau 8,36% dari pagu lelang. Khaerudin mengharapkan PA/KPA dan PPKom menyusun perencanaan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan disertai dengan survey sebagai dasar penyusunan HPS.

“Dalam penyusunannya harus bekerja sama dan saling berkomunikasi dengan melakukan pendampingan pengelolaan mulai dari pengelolaan administrasi sampai pengelolaan manajemen,” tutupnya.

Utang luar negeri Indonesia Rp4.800 triliun

BBC.com - Berbagai silang pendapat bermunculan setelah Bank Indonesia mengumumkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia, tahun 2017, mencapai lebih Rp4.000 triliun.

Ada yang menyebut jumlah tersebut masih dalam batas aman, tetapi ada pula yang berkata tidak.

Berikut lima hal yang perlu Anda ketahui terkait Utang Luar Negeri Indonesia.

Mengapa jumlahnya sangat banyak?

Pada data yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) Februari lalu, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia 2017 silam mencapai US$352,2 miliar atau sekitar Rp4.849 triliun (kurs Rp13.769).

Jumlah itu naik 10,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, pada 2016, ULN Indonesia 'hanya' naik sebesar 3%.

Peningkatan ULN ini cukup drastis karena "sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif pemerintah lain", ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman, dalam keterangan resminya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan bahwa untuk membangun infrastruktur di berbagai penjuru negeri pada 2015-2019, Indonesia membutuhkan anggaran sekitar Rp5.000 triliun.

"Biaya itu tidak bisa semuanya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau APBD, sehingga pemerintah mencari jalan lain, yaitu menarik investasi dari luar negeri dengan menerbitkan surat utang," ungkap Ekonom Bank Permata, Josua Pardede.

Dalam lebih tiga tahun memimpin, pemerintahan Jokowi menyebut telah membangun di antaranya 2.623 km jalan aspal, sebagian besar di "Papua, perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur"; lebih dari 560 km jalan tol; lebih 25.000 meter jembatan; sejumlah bandar udara; proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Palembang, serta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Enny Sri Hartati, kepada BBC Indonesia mengungkapkan besarnya kenaikan ULN 2017 dibandingkan 2016, karena dua tahun jelang akhir pemerintahan Jokowi-JK: "Pemerintah ingin mempercepat pembangunan. Selain itu, yang berutang (ke luar negeri) itu tidak hanya pemerintah, tetapi juga BUMN."

"Misalnya (lewat) pencatatan obligasi global, Komodo Bond di London oleh Wijaya Karya, yang juga bertujuan mengeluarkan surat utang untuk percepatan pembiayaan infrastruktur," kata Enny.

Aman atau tidak?

Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati, menyebut jumlah utang tersebut "pasti tidak aman" karena bunga dan cicilannya dibayar dengan "gali lubang, tutup lubang". Utang baru dianggap aman kalau pelunasannya "tidak mengganggu likuiditas".

Kondisi gali lubang tutup lubang ini muncul akibat rasio penerimaan pajak, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar ULN, "juga turun". Realisasi penerimaan pajak Indonesia pada 2017 mencapai Rp1.151 triliun atau 'hanya' 89,7% dari target pada APBN-P 2017.

Enny mengungkapkan kondisi tersebut "akan dilihat pasar sebagai risiko fiskal, yang membuat pasar keuangan Indonesia jadi rapuh dan mudah sekali timbul kekhawatiran. Kalau dollar menguat, orang akan cepat khawatir akan terjadi aliran dana keluar."

Ditambahkannya lagi, meskipun utang untuk pembangunan infrastruktur, tetapi "rasa percaya diri pasar, masih relatif stagnan.

Ini terlihat dari pertumbuhan investasi pada triwulan tiga dan empat tahun 2017, yang meskipun bertumbuh, tetapi hanya di sektor jasa, bukan ke sektor riil (pertanian, pertambangan, industri) yang lebih punya efek berganda pada kesejahteraan masyarakat."

Meskipun begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kondisi utang Indonesia "masih aman", karena jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 34% dan menambahkan utang tidak boleh melebihi 60% dari PDB negara.

Namun, Enny tidak setuju dengan itu karena dia menganggap rasio utang terhadap PDB hanyalah salah satu indikator: "Tidak ada yang menjamin, rasio tingkat utang aman itu adalah di bawah 60%. Kita lihat Portugal, sebelum dinyatakan bangkrut, rasio utangnya juga dibilang aman-aman saja."

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, tidak sejalan dengan Enny.

Menurutnya ULN Indonesia masih dalam batas aman, karena 80% nya adalah dalam bentuk Surat Utang Negara "dengan tenor jatuh tempo jangka panjang, yaitu rata-rata delapan sampai 10 tahun".

Dengan tenggat pembayaran yang tidak terburu-buru, pemerintah diyakini Josua akan bisa melunasi utang dan bunganya, lewat peningkatan produktivitas utang yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur: "Apalagi dengan utang kita itu, tahun lalu ekonomi Indonesia juga bisa tumbuh 5%."

Akankah membebankan 'anak-cucu'?

Besarnya angka ULN Indonesia membuat berbagai pihak berkomentar, seperti Ketua Dewan Pembina Partai Beringin Karya (Berkarya), Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto.

Menurutnya, saat ini ULN Indonesia memprihatinkan, karena mencapai tujuh kali lipat dibandingkan zaman kepemimpinan ayahnya, Soeharto, pada masa Orde Baru, yang berkisar US$54 miliar atau sekitar Rp743 triliun.

Komentar bahwa anak-cucu orang Indonesia akan ikut menanggung utang pun, kembali ramai terdengar dan Enny menilai reaksi tersebut wajar karena "pembayaran utang adalah dengan menggunakan pajak sehingga beban pajak nantinya tentu akan ditanggung oleh anak cucu kita."

Meskipun begitu, dia melihat penggunaan ULN untuk pembangunan infrastruktur akan membuat beban pajak itu tidak akan begitu terasa lagi oleh anak-cucu kita.

"Hasil berupa pembangunan dan banyaknya lapangan kerja membuat anak-cucu kita tak repot lagi mencari kerja. Sekalipun mereka harus bayar pajak, tidak masalah karena sumber pendapatan lebih besar dari beban pajaknya."

Hal senada disampaikan Josua Pardede: "Beban utang ke masyarakat kita itu tak seburuk yang dibayangkan, karena utangnya diperuntukkan untuk kegiatan produktif membangun infrastruktur."

"Apalagi berbagai lembaga internasional sudah memproyeksi kita akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor empat atau lima dunia. Jadi, utang ini akan sangat setimpal."

Uang Tabungan 16 Nasabah BRI Hilang secara Misterius

Kompas.com - Belasan nasabah bank BRI Unit Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kehilangan uang tabungannya secara misterius. Uang tabungan milik nasabah itu tiba-tiba berkurang dengan variasi antara Rp 500.000, Rp 4 juta, bahkan ada juga yang mencapai Rp 10 juta. Para nasabah itu kemudian berbondong-bondong datang ke kantor BRI untuk mengetahui penyebab hilangnya uang dalam rekening tabungan itu.

Elvina, salah seorang nasabah, mengatakan, uang tabungannya berkurang sebesar Rp 500.000. Hal itu setelah tiba-tiba dia menerima pesan singkat pada ponselnya yang berisi pemberitahuan transaksi debet pada Minggu (11/3/2018) malam. "Padahal, saya tidak menggunakannya sama sekali," ujar Elvina saat ditemui di halaman kantor BRI Unit Ngadiluwih. Mujiyat, nasabah lainnya, kehilangan uang hingga Rp 10 juta. Itu dia ketahui saat transaksi penarikan ATM gagal, padahal seingatnya masih ada cukup uang di rekeningnya. "Saya mau narik Rp 5 juta gak bisa, kena limit. Uang rekening saya Rp 50 juta," ujarnya.

Dari pengecekan yang dilakukannya di bank, diketahui ada transaksi dua kali pada rekeningnya, yaitu pada tanggal 10 dan 11 Maret. Dia merasa janggal karena dua transaksi itu tidak dilakukannya. Baik Elvina maupun Mujiyat sudah mengurus masalah ini di kantor BRI tempatnya membuka rekening. Oleh pihak bank, mereka disarankan menunggu beberapa hari untuk mengatasi masalah ini.

Kabar itu rupanya berkembang dengan cepat melalui media sosial. Para nasabah lainnya berdatangan untuk memeriksa tabungannya karena khawatir uang mereka turut raib. Hal itu membuat Kepolisian Sektor Ngadiluwih turun tangan untuk mengamankan lokasi. Kapolsek Ngadiluwih Ajun Komisaris Sokhib Dimyati mengimbau warga untuk tidak panik. Menurutnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak bank dan bank akan mengganti uang yang hilang. "Sejauh ini laporan yang masuk ada 16 nasabah yang mengaku kehilangan uangnya," ujar Dimyati.

Sementara itu, pihak bank BRI Cabang Kediri sudah mendapat laporan tentang kejadian ini. Dugaan awal adalah adanya aktivitas skimming dan saat ini sudah ditangani oleh BRI pusat. "Dugaan sementara dan kemungkinan adalah skimming," ujar kepala Cabang BRI Kediri Dadi Kusnadi.

Kenaikan Gaji PNS Masuk APBN 2019

Bisnis.com, — Pemerintah memastikan akan menutup pembahasan mengenai gonjang-ganjing kenaikan gaji PNS saat ini.

Sebab, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan gaji PNS akan dimasukkan dalam Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) pada tahun depan.

"Tidak ada statement mengenai kenaikan gaji PNS dan itu nanti dimasukkan dalam UU APBN 2019 saja. Jadi saya tidak membuat statement apa-apa mengenai itu lagi ya, atau dari yang bidang itu," katanya, Selasa (12/3/2018).

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara melalui Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara tengah menyusun konsep usulan kenaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang akan diberlakukan 2019.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan mengatakan, penyusunan konsep usulan kenaikan gaji pokok PNS 2019 dengan mempertimbangkan sudah lebih 2 tahun PNS tidak memperoleh kenaikan gaji pokok.

Pengajuan kenaikan disampaikan mengingat Rancangan Peraturan Pemerintah Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS masih belum juga ditetapkan. Peraturan Pemerintah itu sedianya menjadi pengganti PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS yang terakhir diubah dengan PP No. 30 tahun 2015.

“Pengajuan usulan kenaikan gaji pokok tersebut juga meliputi analisa kebutuhan anggaran berikut simulasi dampak fiskalnya yang akan dibahas dalam forum antar Kementerian/Lembaga (K/L),” katanya.

Jika usulan kenaikan gaji pokok 2019 disetujui, selanjutnya akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan RAPB-N 2019.

Direktur Kompensasi ASN BKN Aswin Eka Adhi menjelaskan, usulan rencana kenaikan gaji PNS 2019 itu bergantung pada hasil perhitungan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan negara yang akan dibahas bersama dengan Kemenkeu dalam forum pembahasan antar K/L.

Untuk tahun ini, BKN tidak menyiapkan skena kenaikan gaji PNS. Akan tetapi, PNS diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar gaji pokok sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2017.

Kebijakan THR PNS ini sudah berlangsung sejak 2016, dan berbeda dengan gaji ke-13, di mana THR hanya terdiri dari gaji pokok saja, sedangkan untuk gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Sementara itu, untuk kenaikan gaji pokok PNS, terakhir dilakukan pada 2015 sebesar 6%.

Jika Gaji PNS Naik, Tunjangan Bakal Dipangkas

CNN Indonesia -- Rencana pemerintah menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diikuti dengan pemangkasan tunjangan. Hal itu akan tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam aturan itu, struktur gaji PNS juga akan berubah menjadi lebih tinggi.

Selama ini, tunjangan PNS bisa mencapai 800 persen. Namun, dengan perubahan struktur gaji, maka PNS hanya akan menerima tunjangan rata-rata hanya 5 persen dari gajinya.

Peraturan tersebut diikuti dengan perubahan jenjang pangkat PNS dari golongan I hingga IV menjadi tiga jenjang jabatan, yakni Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.

Nantinya, penggajian antara jenjang teratas dengan terbawah akan diatur menggunakan indeks gaji. Indeks gaji tertinggi untuk golongan Jabatan Pimpinan Tinggi I, yaitu 12.698 berbanding 1 untuk PNS dengan golongan terendah.

Adapun, besaran gaji PNS untuk tiap-tiap golongan akan diatur sendiri di dalam Peraturan Presiden tentang Penetapan Penghasilan PNS. Rencananya, gaji pokok untuk pangkat tertinggi sebesar Rp39,36 juta dan gaji terendah terbilang Rp3,1 juta.

Angka ini jauh berbeda dengan skema penggajian PNS saat ini yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, dimana gaji tertinggi untuk golongan IV mencapai Rp5,62 juta dan golongan I terendah tercatat Rp1,48 juta.

Karena gaji pokoknya berubah, maka tunjangannya pun ikut disesuaikan. Jika sebelumnya tunjangan kinerja berbeda setiap Kementerian dan Lembaga, maka kini tunjangan akan diberikan sebesar 5 persen dari gaji.

Apabila PNS tersebut memiliki capaian kinerja baik atau amat baik, maka tunjangan 5 persen akan diberikan. Sebaliknya, mereka dengan kinerja melempem akan dikenakan potongan 5 persen dari gaji.

Ini sekaligus akan menghapus ketentuan sekarang di mana pegawai Kementerian Keuangan dengan kelas jabatan kelas 27 bisa mendapatkan tunjangan kinerja hingga 835 persen dan Kementerian Koordinator di kelas 17 yang bisa mendaptakan tunjangan hingga 491 persen.

"Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tidak diberikan tambahan tunjangan kinerja karena pimpinan organisasi harus berkinerja baik," demikian tertulis dalam RPP Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas seperti diperoleh CNNIndonesia.com, Senin (12/3).

Jika PNS terus memiliki kinerja baik atau amat baik, maka PNS bisa mendapatkan kenaikan penghasilan dalam setahun. Sebaliknya, jika memang PNS tidak ada peningkatan kompetensi, maka kenaikan penghasilannya hanya bisa diraih dalam waktu dua hingga tiga tahun kemudian.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herman Suryatman membenarkan bahwa itu memang kajian dari instansinya. Hanya saja, itu merupakan kajian dari tahun lalu dan belum ada perubahan data.

Menunggu Takdir dan Keajaiban Poros Ketiga di Pilpres 2019

TEMPO.CO - Rencana pembentukan poros ketiga di pemilihan presiden (pilpres) 2019 yang diinisiasi Partai Demokrat, PKB, dan PAN, seperti layu sebelum berkembang. Sejak awal, rencana pembentukan poros di luar Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo itu telah menimbulkan skeptisisme berbagai pihak, termasuk diantara parta-partai tersebut.

Sinyal memberi dukungan ke poros Jokowi bahkan telah diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pidato pembukaan rapat pimpinan nasional Demokrat di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Sabtu, 10 Maret 2018, SBY berulang kali menyebutkan sinyal dukungan ke Jokowi di pilpres 2019.

"Jika Allah menakdirkan, sangat bisa Demokrat berjuang bersama bapak," kata SBY dalam acara yang dihadiri Presiden Jokowi. Jokowi sendiri sejauh ini telah mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, Hanura, NasDem, PPP, dan Golkar. Sementara Prabowo akan diusung Gerindra dan PKS.

SBY menyatakan suatu koalisi akan berhasil dalam perjuangannya dengan catatan di antara partai koalisi harus saling percaya dan saling menghargai. "Harus muncul respect dan trust. Ini sangat penting," kata SBY. "Koalisi masalah hati. Demokrat siap membangun koalisi seperti itu. Demokrat juga memohon doa restu agar perjuangan politik kami, termasuk mengikuti pemilu 2019 berhasil," katanya menegaskan kembali.

Keraguan bakal hadirnya poros ketiga dalam pilpres juga muncul dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Meski pintu komunikasi antar partai masih terus dilakukan, Zulkifli pesimistis poros ketiga bakal lahir. "Semua kemungkinan masih terbuka. Secara rasional dua poros, kalau poros ketiga itu keajaiban," ujar Zulkifli.

Keraguan munculnya poros ketiga juga diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Dia menilai poros ketiga dalam pilpres 2019 sulit terbentuk. Dalam pemilihan presiden nantinya hanya akan diikuti dua calon yaitu Jokowi dan Prabowo.

"Prediksi saya dari awal memang akan head to head. Hanya ada dua calon, rematch atau two horse race, sulit untuk terbentuknya poros ketiga," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Maret 2018. Menurut dia, nama Prabowo dan Jokowi sudah terlalu kuat untuk maju dalam pilpres pada 2019.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menganggap rencana pembentukan poros ketiga lebih kepada manuver politik diantara Demokrat, PAN, dan PKB untuk meningkatkan posisi tawar mereka terhadap salah satu poros. Seperti diketahui, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, maupun Agus Harimurti Yudhoyono digadang-gadang maju pilpres untuk mendampingi Jokowi.

"Sebelum poros ketiga itu dideklarasikan, itu masih manuver politik saja. Dan membentuk poros itu tidak mudah," kata Djayadi, Senin, 12 Maret 2018.

Dia mengatakan, hingga saat ini nama-nama calon presiden selain Jokowi dan Prabowo masih di bawah lima persen. Hal tersebut, menurut dia membuat poros ketiga yang yang kabarnya akan mengusung AHY dan Cak Imin, diprediksi kalah di pilpres 2019 nanti.

"Angka calon di luar Jokowi dan Prabowo masih di bawah 5 persen semua. AHY dan Cak Imin bisa saja maju, tapi masalahnya, keduanya belum kompetitif untuk berhadapan dengan Jokowi maupun Prabowo,” ujar Djayadi.

KPK Akan Bawa Wali Kota Kendari dan 7 Orang Lainnya ke Jakarta

Liputan6.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan tujuh orang lainnya di ruangan penyidik Ditreksrimsus Polda Sulawesi Tenggara, setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT).

Adriatma Dwi Putra dan ayahnya yang merupakan mantan Wali Kota Kendari Asrun datang di Polda Sultra ditemani penyidik KPK pada Rabu (28/2/2018) sekitar pukul 05.50 Wita. Keduanya datang dikawal penyidik KPK.
Sedangkan lima di antaranya sejak Selasa 27 Februari malam dijemput penyidik KPK di salah satu penginapan di belakang Ruko Toko Indo Jaya, distributor cat Jotun di Jalan Syech Yusuf, Mandonga, Kota Kendari.

Menurut informasi terpercaya di Polda Sultra, mereka akan diterbangkan ke Jakarta bersama sejumlah penyidik KPK. Mereka yaitu Asrun yang merupakan mantan Wali kota Kendari bersama Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra.

Lima orang lainnya di antaranya adalah 2 pengusaha di Kota Kendari, seorang perempuan yang merupakan staf di LPSE Kendari, Direktur PT Bangun Sarana Nusantara berinisial F, serta pemilik Toko Indo Jaya.

Menurut informasi dari Polda Sultra, jika tak ada aral melintang, Wali Kota Kendari dan tujuh lainnya akan diterbangkan ke Jakarta dengan pesawat Lion Air GT 727 dari Bandara Udara Halu Oleo Kendari. Sekitar pukul 20.00 Wita akan diterbangkan ke Jakarta.

"Mereka sudah ada booking tiketnya, kalau tidak ada halangan mereka akan dibawa malam ini," ujar sumber yang enggan disebut namanya.

Itera Buka Pendaftaran SNMPTN Mulai Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Institut Teknologi Sumatera (Itera) membuka pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN 2018 dimulai 21 Februari sampai 6 Maret 2018.

"Pada seleksi ini, Itera siap menerima 1.169 mahasiswa pada 21 program studi (prodi)," kata Wakil Rektor Bidang Akademik ITERA Mitra Djamal, di Bandarlampung, Selasa, 20 Februari 2018.

Ia menjelaskan dari 21 prodi yang dibuka, tujuh diantaranya merupakan program studi baru yaitu Kimia, Teknik Kimia, Farmasi, Teknik Fisika, Teknik Kelautan, Sains Atmosfer dan Keplanetan (SAK), dan Teknik Biosistem.

Sebanyak 14 prodi lainnya yaitu Biologi, Matematika, Fisika, Teknik Elektro, Teknik Geofisika, Teknik Geomatika, Teknik Informatika, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Lingkungan, Teknik Geologi, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Mesin, dan Teknik Industri.
"Kami menargetkan penerimaan mahasiswa dari jalur SNMPTN sekitar 42 persen atau 1.169 mahasiswa dari total target penerimaan mahasiswa baru tahun ini yang mencapai 2.800 mahasiswa," jelas Mitra.

Menurutnya, pada SNMPTN 2018, siswa yang memenuhi kriteria pemeringkatan dapat mendaftar SNMPTN 2018 pada laman http://www.web.snmptn.ac.id dengan menggunakan NISN dan password login.

Kemudian, siswa pendaftar mengisi biodata, pilihan PTN, dan pilihan program studi, serta mengunggah pasfoto resmi terbaru dan dokumen prestasi tambahan.

Selanjutnya, siswa pendaftar mencetak Kartu Bukti Pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SNMPTN.

"Kartu tanda bukti pendaftaran ini harus disimpan baik-baik karena akan kami minta lampirkan saat yang bersangkutan dinyatakan lulus di Itera," jelas Mitra.

Ia menjelaskan pada SNMPTN 2018, pendaftar dapat memilih sebanyak-banyaknya dua PTN. Apabila memilih 2 PTN, salah satu PTN harus berada di provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asalnya, namun apabila memilih satu PTN, pendaftar boleh memilih PTN yang berada di provinsi mana pun.

Pendaftar juga dapat memilih sebanyak-banyaknya tiga program studi dengan ketentuan satu PTN maksimal dua program studi. Daftar program studi dan daya tampung SNMPTN 2018 dapat dilihat pada laman http://www.snmptn.ac.id selama periode pendaftaran.

Baca juga: SNMPTN 2018 Tak Pertimbangkan Nilai UN dan USBN

"Yang harus diingat juga adalah urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Jadi jangan sampai salah menentukan urutan pilihannya," ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh calon pendaftar agar membaca secara jelas informasi dan tata cara pendaftaran serta pilihan program studi agar tidak ada kesalahan saat memilih.

Selain itu, calon pendaftar di SNMPTN 2018 juga diharapkan untuk tidak menunda-nunda waktu pendaftaran apalagi menunggu sampai batas akhir pendaftaran karena dikhawatirkan akan terkendala padatnya jaringan.

"Jika ada kendala dalam proses pendaftaran, pendaftar diminta segera menghubungi http://halo.snmptn.ac.id, dan call center 08041 450 450," kata dia.

Panduan Pendaftaran SNMPTN 2018, Mulai Login Hingga Cetak Kartu

Tirto.id - Siswa SMA atau sederajat dapat melakukan pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) mulai hari ini, Rabu (21/2/2018). Meski begitu, hanya siswa yang memenuhi syarat saja yang dapat mendaftar, diantaranya memiliki prestasi dengan predikat terbaik di sekolah.

Bagi siswa yang telah memenuhhi syarat dan akan mendaftar SNMPTN 2018, ada baiknya memahami proses dan tahapannya. Berikut ini panduan untuk siswa calon pendaftar SNMPTN dan penjelasan proses masing-masing tahapan pendaftaran.

Melakukan login ke laman pendaftaran SNMPTN 2018

Sebelum melakukan pendaftaran, siswa harus login untuk membuat atau masuk ke akun. Proses ini dapat diakses melalui laman https://web.snmptn.ac.id/. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan password harus dimasukkan pada form login tersebut.

Gunakan NISN dan password yang diberikan sekolah ketika akan melakukan verifikasi nilai di PDSS.
Bagi yang belum mendapatkan password silakan meminta kepada pihak sekolah.

Jika tidak bisa login, artinya siswa belum memenuhi syarat untuk mendaftar SNMPTN. Nantinya akan muncul pesan: "Anda tidak dapat mengikuti SNMPTN 2018. Silakan mengikuti SBMPTN 2018."

Menyetujui pernyataan kesungguhan mendaftar SNMPTN

Pada proses ini, siswa diharuskan untuk membaca dan menyetujui pernyataan kesungguhan untuk mendaftar melalui jalur SNMPTN dan akan menerima konsekuensinya. Apabila siswa menyetujui pernyataan yang diberikan, siswa mencentang pernyataan persetujuan lalu menekan tombol ‘Proses.’

Mengisi form pendaftaran SNMPTN

1. Tahap pertama dalam form pendaftaran ini adalah mengisi pilihan program studi (prodi) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Siswa dapat memilih maksimum tiga prodi dan dua PTN. Sementara itu, untuk tiap PTN hanya diperkenankan memilih sebanyak-banyaknya dua prodi.

Jika memilih dua PTN, salah satu yang dipilih harus berada di provinsi yang sama dengan sekolah peserta.

Yang perlu menjadi perhatian juga adalah urutan PTN dan prodi dalam menentukan prioritas pilihan. Siswa akan diseleksi dari proritas pertama yakni PTN pilihan 1 dan program studi pilihan 1. Jika tidak lolos seleksi, maka siswa akan diseleksi untuk pilihan berikutnya.

2. Setelah memilih PTN dan prodi, siswa harus mengunggah foto yang berpakaian rapi. Rasio foto 4 banding 6 dengan ukuran minimum 400 (lebar) x 600(tinggi) pixel. Dengan format JPEG (.jpg), ukuran file foto juga tidak boleh lebih dari 1 MB.

3. Pada bagian ini siswa harus mengisi formulir pendaftaran yang menampilkan data pribadi. Pastikan datanya sudah benar. Seluruh item isian pada formulir yang bertanda (*) harus diisi dengan benar.

4. Jika memilih prodi Seni dan/atau Olahraga, siswa diharuskan melengkapi portofolio. Saat membuat portofolio, gunakan template yang telah disediakan.

Beberapa portofolio yang harus diunggah pada tahap ini harus dilengkapi dengan video. Ukuran portofolio tidak boleh lebih dari 10MB dan ukuran video tidak boleh lebih dari 15MB.

5. Jika siswa adalah peserta beasiswa Bidikmisi, diharuskan untuk memasukkan KAP dan PIN. Sistem akan memverifikasi KAP dan PIN Anda ke sistem Bidikmisi.

Melakukan finalisasi pendaftaran

Jika pendafftaran sudah selesai dilakukan, siswa dapat melakukan finalisasi pendaftaran. Setelah finalisasi, data pendaftaran tidak dapat diubah kembali. Karenanya, calon peserta SNMPTN harus memastikan kembali seluruh data yang sudah diisi.

Jika sudah yakin dengan data yang diisi, ceklis semua pernyataan konfirmasi, kemudian pilih tombol Finalisasi Pendaftaran. Jika masih ragu-ragu, siswa bisa memilih Tunda Finalisasi. Meski begitu, finlisasi harus segera dilakukan sebelum masa pendaftaran berakhir.

Mencetak Kartu Peserta SNMPTN 2018

Tahap terakhir pendaftaran SNMPTN adalah mencetak kartu peserta. Bagian ini hanya bisa dipilih setelah siswa melakukan finalisasi pendaftaran. Periode pencetakan kartu peserta SNMPTN dapat dilakukan selama masa pendaftaran, caranya dengan memilih tombol Unduh Kartu Peserta.

Belum Terima E-KTP atau Belum 17 Tahun, Bagaimana Cara Registrasi Kartu SIM?

KOMPAS.com - Pemerintah mewajibkan pengguna kartu seluler prabayar mendaftarkan diri menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP, serta nomor kartu keluarga (KK). Data tersebut akan diverifikasi dengan database penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga tak boleh sembarangan isi.

Lantas, bagaimana jika pengguna kartu SIM prabayar belum memiliki KTP atau belum menerima E-KTP? Diketahui, pemegang KTP di Indonesia harus berumur 17 tahun, sementara anak-anak kecil di bawah usia tersebut sudah banyak yang memiliki smartphone.

Hal ini tak menjadi masalah. Pasalnya, NIK yang tertera pada KTP semestinya sama dengan NIK yang didapat sejak lahir dan tercantum pada KK.

"Sekarang bayi yang baru lahir pun langsung diberikan NIK, tapi dicantumkannya di KK. Nah, untuk yang belum punya E-KTP, bisa memakai NIK itu. Asal KK-nya ada," kata Dirjen Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil, Zudan Arif Fakhrullah, beberapa saat lalu.

NIK pada KK tertera di samping kolom nama anggota keluarga. Nomor KK-nya sendiri tertulis dalam ukuran besar di bagian atas KK, persis di bawah tulisan “Kartu Keluarga”.

Pengguna bisa memakai data dari KK saja untuk registrasi kartu SIM prabayar baru maupun lama mulai hari ini, Selasa (31/10/2017). Registrasi paling lambat dilakukan hingga 28 Februari 2018 mendatang.

Baca juga : Cara Registrasi Kartu Prabayar Telkomsel, Tri, Indosat, XL, dan Smartfren

Tanpa registrasi, pelanggan baru yang membeli kartu SIM prabayar pada tanggal 31 Oktober 2017 atau setelahnya tidak akan bisa mengaktifkan kartu.

Sementara, jika tidak mendaftar ulang, pelanggan lama yang telah memiliki kartu sebelum tanggal 31 Oktober 2017 akan menghadapi sanksi berupa pemblokiran secara bertahap.

Aturan yang berlaku untuk semua operator seluler kartu SIM prabayar ini bertujuan mencegah penyalahgunaan nomor dan melindungi konsumen dari kejahatan lewat ponsel.

Registrasi SIM prabayar sendiri bisa dilakukan melalui SIM, mengunjungi situs khusus, serta mendatangi gerai resmi masing-masing operator. Untuk tata cara pendaftaran lewat SMS, bisa tengok video berikut ini.

Khusus Hari Ini, Internet 25 GB Telkomsel Seharga Rp 100.000

KOMPAS.com -  Telkomsel merilis promo bertajuk “#SurpriseDeal” untuk pelanggan kartu pra-bayar (Simpati/As) khusus untuk hari ini, Rabu (21/2/2018). Pelanggan cukup membayar Rp 100.000 untuk mendapat kuota data 25 GB dengan masa aktif 30 hari.

Aktivasinya bisa dilakukan melalui USSD (*363#) atau aplikasi “MyTelkomsel” di perangkat Android maupun iOS.

Ada keuntungan lain bagi pengguna aplikasi MyTelkomsel, yakni diskon 10 persen menjadi Rp 90.000 untuk kuota data 25 GB selama sebulan.

Yang menarik, paket ini tidak ada pembagian jenis kuota, seperti biasanya yang dilakukan Telkomsel. Tidak ada kuota untuk VideoMax, Hooq+Viu, internet malam, internet lokal, dan lainnya. Jatah kuota 25 GB bisa digunakan untuk semua keperluan internet selama 24 jam dan di semua jaringan (3G/4G).

Penawaran ini bisa dibilang tiba-tiba, pasalnya tak ada hari spesial yang hendak diperingati. Kuota data 25 GB pun cukup mengejutkan, sebab harganya didiskon lebih dari 50 persen dari biasanya.

Saat tidak promo, untuk paket internet Simpati, kuota internet 25GB di jaringan 2G/3G/4G, ditambah bonus 2 GB VideoMax dan 2 GB chat selama 30 hari, harga normalnya dipatok Rp 290.000. Potongan yang diberikan biasanya cuma Rp 60.000 menjadi Rp 230.000

Sementara itu, paket internet kartu As, saat tidak promo, sejauh ini maksimal untuk kuota 13GB selama 30 hari dengan harga nomal Rp 170.000. Diskon yang biasanya diberlakukan hanya memotong harga menjadi Rp 135.000.

Promo yang hanya berlangsung hari ini untuk kuota data 25GB seharga Rp 100.000 adalah yang paling murah yang pernah dikeluarkan Telkomsel. Bagi pengguna pra-bayar operator pelat merah, silakan manfaatkan kesempatan ini!

Apel Perdana, Pjs. Bupati Tegal Siap Wakafkan Pengalamannya Untuk Masyarakat Kabupaten Tegal

SLAWI – Setelah dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Tengah 14 Februari 2018 lalu, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Tegal, Drs. Sinoeng N Rachmadi, MM, berkesempatan memimpin apel perdananya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang diselenggarakan di Halaman Belakang Gedung Sekertariat Daerah (19/2). Apel tersebut diikuti oleh Sekda, Kepala OPD di lingkungan Komplek Kantor Pemkab Tegal beserta stafnya.

Dalam sambutannnya, Sinoeng mengatakan bahwa dirinya siap menjadi Pjs. Bupati Zaman Now yang siap mewakafkan segala tenaga dan pikiranya untuk melayani masyarakat Kabupaten Tegal. Sinoeng meninformasikan bahwa dalam akun media sosialnya pada pagi hari ini mendapatkan sebuah aduan dari masyarakat bahwa telah terjadi kemacetan di sebuah pasar dan jawaban yang ia berikan pertama kali adalah kata “maaf”. “Dengan kata maaf maka kita menyadari bahwa pelayanan yang kita berikan masih ada kekurangan” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Sinoeng juga menyindir tentang akun media sosial milik instansi Pemkab Tegal yang seringkali kurang dalam memberikan ucapan salam atau sapaan bagi pengikutnya. “Untuk update informasi sudah seperti Kabupaten dan Kota lainnya namun masih kurang dalam sapaan selamat pagi untuk mengawali aktifitasnya” katanya. Berkaitan dengan hal itu, dirinya meminta kepada seluruh Kepala OPD agar selalu memeperbaharui informasi di akun media sosial instansinya kepada masyarakat.

Menurut Sinoeng idealnya akun media sosial itu harusnya ada kategori individual dan institusional dalam pengelolaanya untuk mendukung penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan. Namun pada kesempatan tersebut dirinya mendorong agar akun media sosial yang bersifat institusional agar selalu dikelola dengan baik. “Peran Kepala OPD untuk menunjuk staf yang berjiwa muda untuk mengelola akun media sosial tersebut” punkasnya.

Diakhir acara, Sinoeng berkesempatan bersalaman dengan peserta apel dibarisan yang paling depan sekaligus untuk mengenal lebih dekat para aparatur dibawah pimpinannya.

Polri Kaji UU MD3, Ini Tanggapan Ketua DPR

Divisi Hukum Polri sedang mengkaji Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang baru disahkan DPR RI.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya tidak melihat Polri ingin mencari celah hukum untuk tidak melaksanakan undang-undang tersebut melalui kajian tersebut.

"Tidak begitulah. Sekarang, semua bisa mengkaji kok. PWI bisa, AJI bisa. Kita menghargai langkah-langkah Polri," ujar Bambang saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Menurut Bambang, kajian yang dilakukan Polri bukan upaya Polri menghindari pelaksanaan UU itu, terutama yang berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi Polri.

Ketika ditanya soal Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang pernah menolak untuk menghadirkan Miryam S Haryani dalam proses Panitia Khusus Hak Angket KPK di DPR RI, Juni 2016, Bambang yakin peristiwa itu tidak ada kaitannya dengan kajian yang dilakukan Polri saat ini.

"Lagipula dulu itu bukan menolak (menghadirkan Miryam). Polri saat itu sedang mencari hukum acaranya. Nah, sekarang kan sudah disediakan (UU MD3)," ujar politikus Golkar itu.

Saat ini, lanjut Bambang, DPR RI juga sedang menyusun peraturan turunan UU MD3, khususnya mengenai pasal-pasal yang bersinggungan dengan tugas, pokok, dan fungsi Polri.
"Akan ada turunannya soal pelaksanaan UU ini. Peraturan DPR. Lagi disusun, supaya ada pijakan bagi penegak hukum untuk melakukan UU itu ditambah hukum acaranya," lanjut Bambang.

Setyo belum dapat mengungkap siapa saja ahli yang akan dilibatkan dalam kajian UU MD3 ini. Namun, Setyo berharap kajian tersebut dapat menghasilkan interpretasi mengenai teknis bagi Polri dalam menjalankan undang-undang tersebut.

Saat ditanya apa saja pasal yang akan dikaji oleh Divisi Hukum Polri, Setyo juga belum bisa mengungkapkannya.

"Pokoknya semua yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Polri. Substansinya, biar nanti ya, teman-teman dari Divisi Hukum yang menanganinya," ujar Setyo.